 |
| Foto: Mentri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. ( Ilustrasi) |
Jakarta (khabarsumatranews.com) – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) melayangkan surat terbuka kepada UNICEF yang berisi permintaan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menanggapi hal tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menilai sikap tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM).
BEM UGM menyurati UNICEF untuk meminta penghentian program MBG yang tengah dijalankan pemerintah. Program tersebut bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Surat itu disampaikan oleh Ketua BEM UGM, Tiyo. Sementara tanggapan keras datang dari Menteri HAM, Natalius Pigai.
Pernyataan Pigai disampaikan pada Jumat (20/2/2026) dan dimuat media daring tvonenews.com.
Surat terbuka disampaikan dari Yogyakarta dan ditujukan kepada UNICEF sebagai lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ketua BEM UGM, Tiyo, dalam keterangannya di tvonenews.com menyatakan angka-angka yang disampaikan pemerintah dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia juga menyoroti prioritas anggaran negara yang dianggap belum berpihak pada persoalan kemanusiaan yang mendesak.
Di sisi lain, Pigai menegaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan bagian dari komitmen global yang selaras dengan harapan lembaga internasional.
“Makan bergizi gratis adalah permintaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Untuk pendidikan bagi orang kecil, anak-anak kecil. Kesehatan bagi anak-anak kecil. Makanan yang bergizi bagi anak-anak kecil adalah sesuai dengan apresiasi dan permintaan dan harapan dari UNICEF. Ya, harapan dari UNICEF,” tutur Pigai, Jumat (20/2/2026).
Pigai menambahkan:
“Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan langkah mahasiswa yang meminta penghentian program tersebut.
“Gimana programnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Anda meminta UNICEF menghentikan? Tidak mungkin. Karena itu keinginan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” imbuhnya. (red)